Ratusan Massa Demo Tuntut Kades Sei Penggantungan Transparan Dalam Penggunaan Anggaran Desa.|Reporter : Junaidi BM.

Ratusan massa Mahasiswa dan Masyarakat berdemo di depan kantor kepala desa Sei penggantungan kecamatan Panai Hilir.

Buser Metropolis Labuhanbatu – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat perduli desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Senin (16/9/19) Sekira pukul 10.00, melakukan aksi unjuk rasa (Demo) di depan Kantor Kepala Desa Sei Pengantungan menuntut agar kepala desa Transparan dalam pengunaan Anggaran Dana Desa dan memberikan salinan (Copy) dana yang sudah direalisasikan tahun anggaran 2018 – 2019.

Ratusan massa yang hadir dari dusun satu sampai dusun delapan se-desa Sei Penggantungan, sebelumnya berkumpul dipintu air (Titik Kumpul), yang selanjutnya bergerak berjalan secara konvoi sambil menyanyikan lagu indonesia raya menuju ke kantor kepala desa sei penggantungan untuk menyampaikan tuntutannya.

Dalam orasinya Adam Hasibuan selaku korlap menyampaikan tuntutannya di depan kantor kepala desa sei penggantungan, 1. Meminta kepala Desa Sei Penggantungan ( Sapon Rinaldi ) Segera Memberikan foto copy Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2018 Sei Penggantungan.

2. Meminta kepala Desa Sei Penggantungan Segera Memberikan foto copy Bestek Pembangunan Desa Bidang Pekerasan jalan, Pembuatan Badan Jalan, Box Culvert dan Pembangunan Sumur Bor tahun 2018.

3. Meminta kepala desa memberikan foto copy praturan desa sei penggantungan beserta RPJMdes tahun 2018-2019.

4. Meminta Kepala Desa Memberikan Penjelasan terkait Realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pelaksanan Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Yang mana poin poin pertannyaan tersebut terlampir.

5. Meminta Kepala Desa Memberikan Penjelasan terkait pembuatan plang APBDes Tahun 2019 ( Tentang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  ).

6. Meminta Kepala Desa Memberikan Penjelasan terkait Realisasi APBDes tahun anggaran 2019 yang saat ini masih berjalan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pelaksanan Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Yang mana poin poin pertanyaan tersebut terlampir.

7. Meminta Kepala Desa Memberikan Penjelasan terkait pemindahan pembangunan sumur BOR dusun II yang dipindahkan ke Dusun VIII Kebun Sayur.

8. Meminta kepada BPD desa sei penggantungan segera mengusulkan pemberhentian anggota BPD desa sei Penggantungan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD sesuai dengan UU No 6 thn 2014 tentang desa dan peraturan mendagri No 110 thn 2016.

9. Meminta kepala desa menjelaskan siapa supplyer material pembangunan Desa Sei Penggantungan 2018 Dan 2019.

10. Meminta kepala desa menjelaskan SILPA tahun 2018.

11. Meminta kepala desa agar menghadirkan seluruh perangkat desa beserta Pengurus BUMDES, LKMD, KARANG TARUNA, PKK dan Seluruh Pengurus BPD dikantor Kepala Desa untuk ikut serta memberi penjelasan tentang  realisasi pelaksanaan APBDes 2018 dan 2019 yang berkaitan dengan mereka.

12.Meminta kepala desa memberikan laporan pertanggung jawaban BUMDES tahun 2018.

13. Meminta Kepala desa Beserta Perangkatnya agar meningkatkan pelayan kepada masyarakat dalam hal apapun dan menjaga etika dan tata krama dalam melayani masyarakat.

14. Meminta Kepala Desa Segera melakukan penyerahan hadiah secara simbolis kepada masyarakat yang menjadi pemenang kompetisi bola serta Meminta maaf kepada Warga Dusun I Sei Penggantungan atas kebijakannya yang semena – mena dan terkesan memecah belah masyarakat.

Setelah Adam Hasibuan selesai menyampaikan orasinya, kepala desa sei pengantungan, Sapon Rinaldi tidak juga keluar dari dalam kantor untuk menemui massa yang masih berkumpul di depan kantor kepala desa sei pengantungan.

Kemudian orasi dilanjutkan Riski yang juga meminta kepala desa agar mengklarifikasi adanya temuan masyarakat dilapangan soal bangunan perkerasan jalan dan pembuatan jalan yang di duga tidak sesuai  dengan Bestek atau plang proyek, seperti pembuatan badan jalan dusun III desa sei penggantungan yang mana di plang proyek tertulis 3 x 1000 meter, namun saat dilakukan pengecekan kelokasi pembuatan badan jalan tersebut tidak sampai 3 meter, Sebutnya.

Saat membacakan tuntutannya, terlihat massa semakin ricuh, hal itu dipicu oleh Kades yang tak kunjung juga mau menjawab serta menemui para perwakilan massa yang berdemo, namun aksi massa berhasil di bendung oleh para perwakilan Kepala Dusun masing masing setempat, dengan cara menahan massa yang ingin masuk kedalam Kantor Kepala Desa tersebut.

Setelah beberapa lama berunding, Kepala Desa terkesan enggan menemui warga, namun dia bersedia menjawab tertulis terkait apa saja poin poin yang di pertanyakan massa.

Dari 14 poin tuntutan yang di sampaikan massa, hanya 10 poin yang terjawab, berdasarkan jawaban tertulis yang di sampaikan Kepala Desa tersebut, 1. Tentang permintaan laporan pertanggung jawaban tahun 2018 desa sei penggantungan dapat saya jelaskan dari beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan yang saya ketahui kepala desa tidak ada menyampaikan surat pertanggungjawaban kepada masyarakat, oleh karena itu permintaan tersebut belum dapat saya sampaikan kepada masyarakat.

2.Tenang permintaan fotocopy bestek pembagunan desa bidang perkerasan jalan, pembuatan badan jalan, box culvert dan pembangunan Sumur Bor tahun 2018, hari itu dapat kami jelaskan bahwa RAB dan Gambar kegiatan telah kami berikan kepada TPK, TPK menyampaikan kepada masyarakat dan membahas pada saat musyawarah dusun bersama masyarakat dusun lokasi Pembangunan tersebut, Namun demikian RAB dan gambar tersebut dapat kami berikan, dapat kami penuhi (fotocopy terlampir).

3. Tentang permintaan perdes apbdes Desa sei penggantungan tahun 2018 – 2019 fotocopy terlampir dapat kami penuhi.

4. Tentang realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2018 dapat dipenuhi (fotocopy terlampir).

5. Penjelasan tentang plang APBDes tahun 2019 dapat kami penuhi (fotocopy terlampir).

6. Penjelasan tentang realisasi APBDes tahun 2019 yang saat ini masih dalam tahap penkerjaan, namum pekerjaan tersebut belum dilaksanakan musyawarah dusun pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan belum diserahterimakan kepada masyarakat.

7. Penjelasan tentang pemindahan pembangun sumur bor dari dusun II ke dusun VIII dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan musyawarah desa penyusunan APBDes tahun 2018 bahwa masyarakat yang bermohon pembangunan Sumur bor adalah masyarakat dusun VIII Sehingga dalam APBDes tahun 2018 lokasi tersebut berada di dusun VIII, namun dapat kami jelaskan pada plang APBDes tertulis di dusun II oleh karena itu kami mohon maaf atas kesalahan penulisan di tahun 2018.

8. Tentang penberhentian anggota BPD dapat kami jelaskan itu bukan kewenangan kepala desa, namun itu adalab kewenangan BPD untuk mengusulkanya.

9. Penjelasan tentang Suplear tentang pembangunan tahun 2018 dapat kami jelaskan bahwa yang menjadi suplear itu telah dibahas TPK didalam musyawarah dusun bersama masyarakat sebelum pelaksanakan kegiatan.

10.Silpa tahun 2018 sebesar Rp.78.415.535,-

Terlihat tanggapan tertulis kepala desa sei penggantungan yang diberikan kepada massa yang berdemo langsung ditanda tangani Kepala desa lengkap dengan stempel pemerintah kabupaten labuhanbatu kepala desa sei penggantungan.

Reporter : Junaidi BM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *